Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan tanggapan terkait pembayaran Dana Bagi Hasil pajak yang belum kunjung disalurkan oleh pemerintahan pusat.

Pihaknya menyatakan tetap patuh terhadap kebijakan pemerintah pusat terkait penundaan penyaluran dana tersebut ke kas daerah.

Menurut Dedi, istilah penundaan mengindikasikan bahwa pembayaran belum dilakukan saat ini dan bukan berarti kewajiban tersebut dihapuskan.

Ia meyakini dana tersebut pasti akan dikembalikan apabila keuangan pemerintah pusat sudah mulai terpenuhi sepenuhnya.

Dana Bagi Hasil sendiri merupakan alokasi dari pendapatan kas negara yang disalurkan guna menjaga keseimbangan keuangan daerah.

Sebagian kecil tunggakan dana tersebut dilaporkan telah mulai disalurkan oleh pemerintah pusat kepada pihak Pemprov Jabar.

Meskipun demikian, total dana yang masuk masih terpantau jauh dari jumlah keseluruhan yang sebelumnya belum terbayarkan.

Dampak Penundaan pada Pendapatan Daerah

Persoalan penundaan penyaluran dana ini turut berdampak langsung terhadap proyeksi pendapatan di wilayah Jawa Barat.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menyebutkan pendapatan daerah mengalami koreksi dari Rp30,1 triliun ke Rp27,8 triliun.

Penurunan tersebut tidak hanya dipicu masalah dana bagi hasil, melainkan juga koreksi pada Pendapatan Asli Daerah.

Penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor turut mengalami tekanan koreksi.

Peningkatan penggunaan kendaraan listrik di tengah masyarakat ikut memengaruhi penerimaan sektor pajak kendaraan tersebut.

Kondisi fiskal daerah yang dinilai masih memerlukan stimulus mendorong pemerintah menyiapkan skema pinjaman baru.

Pemerintah daerah menyiapkan opsi pinjaman daerah senilai Rp3,4 triliun guna menutup kesenjangan anggaran dan belanja.