Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto baru membayarkan sebagian kecil dari total kewajiban dana bagi hasil pajak kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dari total tunggakan yang mencapai sekitar Rp1,22 triliun, dana yang baru masuk ke kas daerah tercatat hanya sebesar Rp19 miliar.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan bahwa sebagian besar hak keuangan wilayahnya tersebut memang belum diterima secara penuh oleh pemerintah daerah.

Meski demikian, pihak kepemimpinan daerah memilih untuk memandang kondisi tersebut sebagai bentuk penundaan penyaluran resmi dari pemerintah pusat.

Dedi Mulyadi meyakini bahwa penundaan itu tidak sama dengan pembatalan sehingga sisa dana pasti akan dikembalikan manakala keuangan pusat sudah terpenuhi.

Persoalan kurang bayar dana bagi hasil ini memberikan dampak langsung terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam menyusun struktur anggaran.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menjelaskan bahwa proyeksi pendapatan daerah harus mengalami koreksi yang cukup signifikan.

Angka pendapatan yang sebelumnya diproyeksikan mampu mencapai Rp30,1 triliun kini turun menjadi berada di kisaran Rp27,8 triliun.

Koreksi tersebut tidak hanya dipicu oleh masalah dana bagi hasil semata dari pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, turut menghadapi tekanan.

Herman mengaitkan penurunan tersebut dengan semakin meningkatnya atensi masyarakat yang beralih menggunakan kendaraan listrik di tengah kebijakan relaksasi.

Di tengah penurunan proyeksi pendapatan itu, kapasitas fiskal wilayah Jawa Barat justru dilaporkan mengalami peningkatan dari Rp30,5 triliun ke Rp31,4 triliun.

Kendati kapasitas fiskal meningkat, pemerintah daerah tetap membutuhkan dukungan stimulus agar program pembangunan bisa berjalan secara optimal.