Tim hukum mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas secara resmi menolak tudingan penerimaan dana sebesar USD271 ribu.

Dana tersebut sebelumnya dituduhkan sebagai bentuk biaya percepatan dalam perkara dugaan korupsi pembagian kuota haji.

Kuasa hukum Yaqut, Mellisa Anggraini, menyatakan keheranannya lantaran Komisi Pemberantasan Korupsi belum menguraikan aliran dana itu.

Ia mempertanyakan detail penyerahan mulai dari pihak pemberi, waktu kejadian, hingga lokasi transaksi dugaan fee tersebut.

Pihaknya juga menepis rumor mengenai perintah penyiapan uang senilai 1 juta dolar Amerika Serikat untuk Pansus Haji DPR.

Menurutnya, tidak ada satupun nama anggota pansus yang disebut dalam perkara ini yang telah diperiksa secara langsung.

Transaksi atau jual beli kuota ditegaskan tidak lahir secara otomatis dari kebijakan pembagian kuota yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 telah mengatur secara khusus terkait larangan memperjualbelikan kuota haji beserta ancamannya.

Jaksa penuntut umum menilai surat dakwaan telah mencampuradukkan wewenang menteri dengan dugaan fee percepatan teknis.

Penentuan jemaah pengisi kuota dan penerbitan kepdirjen merupakan ranah teknis yang berada di Direktorat Jenderal PHU.

Sebelumnya, Yaqut didakwa bersama tiga orang lainnya atas kerugian keuangan negara senilai Rp622.090.207.166,41.

Tiga terdakwa lain yang turut diseret dalam kasus ini meliputi Ishfah Abidal Azis, Ismail Adham, dan Asrul Azis Taba.