Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta resmi menolak permohonan pengalihan tahanan rumah yang diajukan oleh mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Meskipun demikian, pihak pengadilan meminta agar Rutan KPK memastikan seluruh kebutuhan medis terdakwa tetap terpenuhi dengan baik.

Ketua majelis hakim Ni Kadek Susantiani menyampaikan bahwa keputusan tersebut dibacakan dalam persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 pada hari Selasa.

Permohonan pengalihan status penahanan tersebut belum dapat dikabulkan karena kebutuhan pascaoperasi dinilai masih bisa ditangani di lingkungan rutan.

Hakim menyebutkan bahwa kebutuhan medis Yaqut berkaitan dengan dua hal utama yaitu keteraturan minum obat dan pembersihan luka.

Persoalan ketiadaan caregiver di dalam Rutan KPK menjadi catatan penting bagi pihak penuntut umum dan pengelola rutan.

Fasilitas kesehatan di dalam rutan harus mampu mengakomodasi kebutuhan setiap tahanan yang memerlukan pemulihan medis.

Walau menolak tahanan rumah, majelis hakim tetap membuka ruang bagi terdakwa untuk memperoleh perawatan di luar rutan jika situasi mendesak.

Yaqut beserta tim kuasa hukumnya dipersilakan untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter yang bertugas di lingkungan KPK.

Dokter Rutan KPK nantinya akan menyampaikan kondisi riil kepada majelis hakim guna menentukan langkah pengobatan lanjutan.

Keputusan mengenai rawat inap atau tindakan medis luar akan didasarkan sepenuhnya pada hasil pemeriksaan dari tim dokter.

Sebelumnya, pengacara Yaqut yakni Mellisa Anggraini menyatakan bahwa klinik rutan sempat mengeluarkan rujukan agar kliennya segera dibawa ke poli bedah.