Mantan Menko Polhukam Mahfud MD sempat memberikan peringatan penting bagi pemerintah agar tidak bersikap anti-kritik di tengah dinamika politik.

Peringatan tersebut disampaikan dalam sebuah podcast ketika ia membahas wacana penjatuhan presiden dari perspektif sejarah ketatanegaraan Indonesia.

Menurut Mahfud, dinamika kekuasaan ketika pemerintah berhadapan dengan tekanan rakyat tidak selalu berjalan melalui mekanisme konstitusional formal.

Ia menyebut fenomena pergantian kekuasaan di luar jalur normal tersebut sebagai peristiwa operasi caesar dalam dunia politik.

Mahfud menjelaskan bahwa proses konstitusional dalam peristiwa semacam itu biasanya baru dibangun belakangan setelah perubahan terjadi.

Sejumlah peristiwa penting dalam sejarah bangsa pun dicontohkan untuk memperkuat pandangan mengenai teori ketatanegaraan tersebut.

Proklamasi kemerdekaan oleh Bung Karno dan para tokoh di masa lalu sempat dianggap sebagai tindakan inkonstitusional oleh hukum Belanda.

Selain itu, berakhirnya kekuasaan Orde Lama juga diawali oleh tekanan politik sebelum akhirnya melalui proses di MPR.

Pola serupa terlihat nyata pada Reformasi 1998 ketika Presiden Soeharto mundur akibat gelombang desakan massa serta menteri.

Mahfud menilai kejatuhan tersebut tidak menggunakan mekanisme pemakzulan formal, melainkan didahului oleh berbagai tekanan publik yang masif.

Ia mengaitkan fenomena ini dengan pemikiran ahli hukum tata negara Ismail Suny serta teori hukum murni dari Hans Kelsen.

Berdasarkan teori tersebut, pemberontakan yang sukses menggulingkan pemerintahan sah bisa menjadi dasar tatanan hukum baru.

Oleh karena itu, pemerintah diminta menerima kritik secara terbuka agar ketidakpuasan warga tidak membesar menjadi tekanan.

Mahfud menegaskan bahwa pelabelan makar kepada kelompok pengkritik tidak akan pernah cukup untuk menyelesaikan persoalan pokok.

Meskipun demikian, ia secara tegas mengaku tidak menyetujui segala upaya untuk menjatuhkan pemerintahan di tengah masa jabatan.

Langkah pergantian di tengah jalan dinilai justru berpotensi memunculkan berbagai persoalan baru yang lebih rumit.

Waktu yang tersedia harus dimanfaatkan pemerintah sebaik mungkin guna memperbaiki kinerja serta merespons aspirasi masyarakat.

Manajemen pemerintahan yang bersih dan penegakan supremasi hukum menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas negara.

Kritik publik harus dipandang sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang wajar dan bukan sekadar ancaman bagi kekuasaan.