Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas meminta Komisi Pemberantasan Korupsi membuktikan kerugian keuangan negara sebesar Rp622 miliar.

Permintaan tersebut disampaikan Yaqut usai menjalani sidang pembacaan eksepsi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada hari Selasa.

Ia mempertanyakan dasar metode perhitungan kerugian keuangan negara serta uang negara mana yang berkurang dari proses pembagian kuota.

Yaqut menilai surat dakwaan jaksa KPK tidak cermat dan lengkap karena mencampuradukkan kebijakan menteri dengan kebijakan teknis.

Menurutnya, penanganan perkara dugaan korupsi kuota haji seharusnya menjadi ranah kebijakan yang ditangani pengadilan tata usaha negara.

Ia juga mengaku tidak pernah memerintahkan anak buahnya untuk melakukan tindakan korupsi, jual beli kuota, ataupun melonggarkan aturan.

Kuasa hukum Yaqut, Mellisa Anggraini, turut menyoroti narasi dan deskripsi surat dakwaan jaksa yang dinilai tidak cermat.

Mellisa mempertanyakan sumber uang kerugian negara yang mencapai Rp622 miliar karena sumber kerugian tersebut merupakan dana jemaah.

Sebelumnya, Yaqut didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp622.090.207.166,41 dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan.

Perbuatan melawan hukum itu didakwakan dilakukan Yaqut bersama tiga terdakwa lain yang terlibat dalam perkara tersebut.

Keterlibatan Tiga Terdakwa Lain dalam Perkara

Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi menuturkan bahwa perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan Yaqut bersama tiga terdakwa lainnya.

Para terdakwa lain yang turut diseret dalam perkara ini meliputi Staf Khusus Yaqut yang bernama Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex.