Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendorong konsep Indonesianomics sebagai asas pembangunan ekonomi nasional di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto.

Dorongan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto untuk merespons pidato kenegaraan Prabowo dalam sidang Nota Keuangan RAPBN 2027.

Sidang tersebut berlangsung di kompleks parlemen pada Jumat, 14 Agustus 2026 yang lalu.

Hasto menilai konsep ekonomi Indonesia sejatinya telah dirumuskan melalui Pancasila, UUD 1945, serta Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana.

Menurutnya, gagasan untuk adil, makmur, dan berdaulat lahir dari kemerdekaan Indonesia dan bersumber dari produksi rakyat ketimbang kelompok oligarki.

Meski demikian, pihak partai menyampaikan terima kasih atas pernyataan kepala negara yang menyebut pemerintahannya kini menerapkan konsep ekonomi Marhaenisme.

Paham Marhaenisme sendiri selama ini sangat identik dengan PDI Perjuangan karena dicetuskan oleh Presiden Pertama RI sekaligus Proklamator Kemerdekaan Sukarno.

Bung Karno merupakan ayah dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Hasto menjelaskan bahwa Marhaenisme pada dasarnya memberikan penekanan kuat pada kedaulatan rakyat, terutama bagi kaum petani dan para pekerja kecil.

Oleh karena itu, apabila kebijakan ekonomi Prabowo mengadopsi semangat Marhaenisme, maka indikator utamanya harus terlihat dari penguatan alat produksi rakyat.

Penerapan nyata dari hal tersebut mencakup bagaimana para petani bisa berdaulat dan mendapatkan tanah sebagai alat produksi mereka.

Petani juga harus memperoleh mekanisasi pertanian yang memadai guna meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan.

Sebelumnya, Prabowo berkelakar dalam pidatonya bahwa pemikiran ekonomi yang selama ini kerap disebut sebagai Prabowonomics sebenarnya merupakan Marhaenisme.