Seorang pejabat tinggi daerah di Aceh harus berurusan dengan aparat penegak hukum setempat.

Kepala Inspektorat Banda Aceh berinisial FD yang berusia 58 tahun resmi ditetapkan sebagai tersangka.

Selain sang pejabat, aparat juga menetapkan seorang mahasiswa berinisial AM yang berusia 22 tahun sebagai tersangka.

Keduanya terlibat dalam dugaan kasus berhubungan sesama jenis atau gay di lingkungan kerja.

Peristiwa memenjarakan ini terbongkar setelah adanya laporan mengenai orang asing yang masuk ke ruang kerja.

Polisi Syariat yang menerima laporan tersebut langsung menerjunkan tim untuk melakukan penyelidikan lapangan.

Petugas mendapati kedua pelaku berada di dalam satu ruangan yang sama di luar jam kerja.

Kepala Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Banda Aceh, M Rizal, memberikan keterangan resmi terkait penangkapan.

Pihaknya mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian perkara.

Barang bukti tersebut mencakup sebuah kasur lipat serta alat oral yang ditemukan di ruang kerja FD.

Berdasarkan bukti dan keterangan saksi, kedua orang tersebut langsung ditahan selama 20 hari ke depan.

Penahanan dilakukan di Kantor Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Banda Aceh untuk kepentingan penyidikan.

Pasal yang dilanggar merujuk pada ketentuan hukum qanun yang berlaku di wilayah tersebut.

Keduanya diduga melanggar Qanun Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Qanun tersebut mengatur tentang hukum jinayat yang berlaku bagi pelanggar syariat Islam.

Mahasiswa berinisial AM yang terlibat diketahui menempuh studi di salah satu perguruan tinggi swasta.

Sementara itu, pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengambil tindakan tegas.

Kepala BKPSDM Banda Aceh, Emila Sovayana, mengonfirmasi status kepegawaian sang pejabat.

FD dipastikan telah diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Kepala Inspektorat Banda Aceh.

Pemberhentian sementara ini menyusul penetapan status tersangka dalam perkara hukum yang berjalan.

Pejabat tersebut juga dinilai telah melakukan pelanggaran disiplin berat bagi aparatur sipil negara.

Tindakan indisipliner berat itu merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

Penyidik Satpol PP telah melakukan pemeriksaan berita acara pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.