Bank Indonesia secara resmi mengumumkan kebijakan pembebasan biaya layanan QRIS bagi para pelaku usaha di berbagai sektor.

Aturan baru tersebut menetapkan bahwa biaya QRIS merchant gratis atau nol persen berlaku untuk nilai transaksi hingga Rp100.000.

Kebijakan penting ini dijadwalkan mulai berlaku secara efektif di seluruh kategori merchant pada tanggal 1 Oktober 2026.

Peluncuran aturan tersebut bertepatan langsung dengan momentum peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia.

Selain kategori umum, ketentuan bebas tarif untuk kategori usaha mikro dengan nilai transaksi sampai Rp500.000 tetap berlaku.

Pejabat Sementara Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menyampaikan keterangan tersebut di Gedung Bank Indonesia.

Langkah strategis ini dirancang untuk memperkuat konsumsi masyarakat serta meningkatkan efisiensi transaksi harian.

Kebijakan tersebut juga bertujuan mendorong akselerasi ekonomi digital yang lebih inklusif di tengah dinamika global.

Penerapan aturan baru ini sejalan dengan pilar Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030 serta visi Asta Cita.

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Ryan Rizaldy memberikan penjelasan tambahan mengenai skema ini.

Menurutnya, pelonggaran tarif tersebut merupakan perluasan dari skema terbatas yang sebelumnya sudah berjalan di lapangan.

Skema terdahulu hanya diberikan kepada usaha mikro, instansi pemerintah, Badan Layanan Umum, serta donasi nasional.

Perluasan cakupan kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi beban biaya bagi merchant secara signifikan.

Di sisi lain, aturan ini juga dirancang untuk terus mendorong tingkat akseptasi penggunaan QRIS di masyarakat.

Bank Indonesia memastikan perumusan kebijakan ini dibangun di atas prinsip keseimbangan industri sistem pembayaran.