Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa pembiayaan pembangunan ibu kota baru tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Sumber pendanaan tersebut turut mengandalkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha, investasi swasta, serta hibah dari berbagai pihak.

Pemerintah menyiapkan anggaran APBN sebesar Rp48,8 triliun untuk periode 2025-2029 guna mendukung tiga kelompok pembangunan kawasan.

Alokasi APBN tersebut difokuskan untuk pembangunan infrastruktur konektivitas, kawasan perkantoran lembaga legislatif dan yudikatif, serta hunian vertikal.

Sementara itu, nilai proyek melalui skema KPBU tercatat mencapai Rp134,22 triliun yang mencakup pengerjaan hunian, jalan, serta Multi-Utility Tunnel.

Proyek KPBU ini melibatkan sejumlah perusahaan pemrakarsa seperti PT Intiland Development Tbk, Nindya, hingga PT Hutama Karya.

Di sisi lain, investasi swasta yang masuk ke kawasan IKN telah mencapai nilai Rp74,54 triliun untuk fasilitas komersial.

Sejumlah investor asing yang terlibat meliputi PT Dejem Nusantara Development asal Dubai dan Starbright International Investment dari China.

Basuki menegaskan komposisi pembiayaan ini menunjukkan komitmen menggabungkan anggaran pemerintah serta partisipasi aktif badan usaha.

Rincian Proyek Swasta dan Sektor Komersial

Investasi swasta yang masuk diarahkan untuk pembangunan berbagai fasilitas komersial dan layanan, seperti hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, hingga sarana olahraga.

Dejem Nusantara Development asal Dubai, misalnya, akan membangun pusat perbelanjaan senilai sekitar Rp4 triliun di lahan seluas 10 hektare yang mencakup mal dan masjid.

Sementara itu, Starbright International Investment dari China mengembangkan empat tower hunian dan bangunan komersial dengan nilai investasi sekitar Rp1,25 triliun.

Dian Jaya Indonesia asal Korea Selatan juga turut mengembangkan kawasan komersial dengan konsep futuristis yang terdiri atas 25 tower.

Komposisi pendanaan tersebut menegaskan bahwa pembangunan IKN memadukan pembiayaan dari pemerintah serta partisipasi aktif badan usaha dan investor swasta.