Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menggelar penertiban bangunan liar di kawasan hutan konservasi.

Kegiatan penegakan hukum ini menyasar pendudukan dan pembukaan lahan ilegal di Taman Hutan Raya Bukit Soeharto.

Penertiban Hutan Konservasi di IKN

Wilayah yang menjadi target penertiban mencakup beberapa desa di Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kawasan tersebut diketahui masuk ke dalam wilayah delineasi Ibu Kota Nusantara.

Tim gabungan yang diterjunkan melibatkan unsur Otorita IKN, kejaksaan, TNI, serta kepolisian.

Aparat penegak hukum mendatangi lokasi untuk menghentikan aktivitas pendudukan lahan yang tidak sesuai aturan.

Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik, Irjen Edgar Diponegoro, menjelaskan sasaran penertiban.

Petugas menertibkan bangunan yang didirikan oleh pendatang tanpa KTP setempat di kawasan hutan konservasi.

Para pelanggar diketahui membangun pondok dan menanam tanaman kebun yang dilarang undang-undang kehutanan.

Langkah penertiban ini juga berfungsi untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau.

Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN, Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi, turut memberikan keterangan.

Ia menyebut kawasan Tahura Bukit Soeharto menghadapi tekanan berat akibat pendudukan lahan secara massif.

Satu orang pelaku disebut menguasai lahan seluas dua hingga lima hektare.

Berdasarkan pemetaan Otorita IKN tahun 2026, sekitar 23.556 hektare dari total 64.814,98 hektare telah dikuasai masyarakat.

Pemerintah berkomitmen melanjutkan penertiban di seluruh kawasan konservasi secara adil tanpa pilih kasih.