Setiap bangsa di dunia tentu memimpikan kebebasan penuh dari segala bentuk belenggu penjajahan masa lalu.

Meskipun penjajahan fisik secara terbuka sudah jauh berkurang, Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat masih banyak daerah yang berstatus belum sepenuhnya merdeka.

Organisasi internasional tersebut mengategorikan wilayah-wilayah itu sebagai daerah yang tidak berpemerintahan sendiri.

Sebagian besar wilayah yang belum berdaulat penuh ini berupa pulau-pulau yang terletak di kawasan Karibia serta Pasifik.

Jumlah tersebut menunjukkan penurunan yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan data pada tahun 1946 silam.

Sejumlah negara besar tercatat masih menguasai beberapa wilayah di berbagai belahan dunia hingga saat ini.

Britania Raya memegang kendali atas sepuluh wilayah di luar negeri termasuk Kepulauan Cayman dan Kepulauan Falkland.

Amerika Serikat menguasai tiga daerah meliputi Guam, Samoa Amerika, serta Kepulauan Virgin Amerika Serikat.

Prancis turut mengelola dua wilayah penting yaitu Kaledonia Baru dan Polinesia Prancis.

Palestina juga belum mendapat pengakuan resmi kemerdekaan dari PBB akibat agresi serta pencaplokan wilayah oleh Israel.

Wilayah Sahara Barat berada di bawah kawasan Afrika tanpa kekuatan administratif resmi yang terdaftar di PBB.

Sementara itu, Tokelau berada dalam pengelolaan administratif negara Selandia Baru.

Piagam PBB mendefinisikan wilayah belum berdaulat sebagai daerah yang penduduknya belum mencapai tingkat pemerintahan mandiri sepenuhnya.

Negara pengelola wajib menempatkan kepentingan penduduk setempat sebagai prioritas utama dalam menjalankan administrasinya.

Majelis Umum PBB juga mendesak negara pengelola untuk melindungi hak-hak rakyat atas sumber daya alam mereka.

Dukungan moral dan material terus disalurkan oleh berbagai badan khusus PBB kepada masyarakat di wilayah tersebut.