Sebanyak 76 anggota Paskibraka Nasional telah bertugas dalam upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada tahun 2026.

Pemerintah pusat hingga saat ini belum menetapkan satu nominal honor atau uang saku yang seragam bagi seluruh anggota Paskibraka Nasional 2026.

Program kepaskibrakaan sendiri diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

Selain itu, terdapat aturan teknis pendukung dari BPIP termasuk Keputusan Kepala BPIP Nomor 10 Tahun 2026 mengenai panitia pelaksana.

Di tengah pertanyaan masyarakat terkait besaran uang saku, muncul angka Rp7,5 juta per orang dari dokumen regulasi pemerintah daerah.

Angka tersebut tercantum dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 41 Tahun 2021 serta Pergub Sulawesi Tenggara Nomor 64 Tahun 2022.

Namun, nominal Rp7,5 juta tersebut merupakan ketentuan uang saku dari aturan pemerintah daerah dan bukan keputusan resmi BPIP secara nasional.

Istilah yang dipakai dalam dokumen daerah itu adalah uang saku Paskibraka Nasional dan bukan berpos sebagai gaji atau honor pekerjaan.

Paskibraka merupakan program pembinaan pelajar yang menjalankan tugas negara dalam pengibaran bendera sehingga uang sakunya berbeda dari gaji.

Pemahaman Status Finansial Anggota

Para pelajar yang terpilih sebagai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka menjalani masa pelatihan dan karantina intensif sebelum menjalankan tugas penting di Istana Merdeka.

Pembiayaan serta fasilitas selama mereka mengikuti rangkaian kegiatan tersebut diatur melalui mekanisme pendanaan program yang berlaku.

Oleh karena itu, besaran uang saku yang diterima oleh para anggota di berbagai wilayah sering kali merujuk pada regulasi spesifik yang diterbitkan oleh instansi atau pemerintah daerah masing-masing, alih-alih menggunakan standar gaji komersial.