Penguasa menolak membagikan kebudayaan mereka agar hierarki kelas sosial tetap terjaga. Alasan kedua berpusat pada perspektif eksploitasi ekonomi sebagai ciri utama kolonialisme.

Belanda merasa tidak ada masalah jika tidak menyebarkan kebudayaan kepada penduduk lokal. Target utama mereka adalah mengeruk keuntungan ekonomi dari wilayah jajahan.

Pejabat kolonial Snouck Hurgronje pernah menyatakan bahwa masalah kebudayaan tidak perlu dipaksakan. Budaya lokal dibiarkan bertumbuh secara mandiri tanpa harus dihilangkan.

Skap tersebut berlangsung sejak era tanam paksa dari tahun 1830 hingga 1900. Kebijakan ini terus berlanjut ketika politik etis atau balas budi diterapkan pada 1900.

Pemerintah kolonial semakin menyadari bahwa menginvasi kebudayaan lain adalah langkah yang kurang tepat. Meski demikian, penduduk lokal tetap diperbolehkan mengadopsi budaya barat.

Situasi ini membuat bahasa lokal, bahasa Melayu, dan bahasa Indonesia dapat tumbuh serta berkembang hingga saat ini.