Bank Indonesia menghadirkan dua kebijakan pembayaran baru untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan.

Langkah tersebut ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta efisien.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti menyampaikan kebijakan itu dalam acara peluncuran.

Perluasan kebijakan MDR 0 persen berlaku bagi transaksi sampai dengan Rp100.000 pada seluruh kategori merchant.

Sementara itu, kategori usaha mikro tetap menikmati fasilitas MDR 0 persen untuk transaksi mencapai Rp500.000.

Aturan baru mengenai perluasan MDR QRIS 0 persen ini akan mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2026.

Kebijakan tersebut dirancang guna mengurangi beban biaya transaksi bagi para pelaku usaha.

Destry menilai sistem pembayaran kini berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan produktivitas.

Selain itu, Bank Indonesia secara resmi turut mengimplementasikan Kartu Kredit Indonesia.

Instrumen pembayaran kredit domestik ini mengandalkan mekanisme penundaan pembayaran.

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Ryan Rizaldi memberikan penjelasan terkait instrumen baru ini.

Kartu Kredit Indonesia dikembangkan guna menjangkau kalangan generasi Z dan generasi milenial.

Pada fase awal peluncurannya, kartu ini hadir dalam bentuk digital sebagai sumber dana transaksi QRIS.

Transaksi dapat dilakukan melalui pemindaian kode QR ataupun metode tanpa pindai.

Pengembangan instrumen ini berjalan secara bertahap mulai dari fitur transaksi hingga kartu fisik.

Sejumlah bank telah menerbitkan Kartu Kredit Indonesia pada tahap pertama pelaksanaan.

Daftar bank tersebut meliputi BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI, CIMB Niaga, PermataBank, Bank Mega, dan BSI.

Seluruh rangkaian kebijakan ini selaras dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030.