Asosiasi pengemudi ojek online Garda Indonesia memberikan tanggapan positif terkait rencana pemerintah menyiapkan regulasi baru.

Kebijakan tersebut diyakini mampu mendongkrak pendapatan harian pengemudi secara signifikan.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengutarakan gagasan itu dalam Pidato Kenegaraan Republik Indonesia pada hari Jumat.

Pemerintah berencana mengubah porsi pembagian hasil antara pengemudi dan perusahaan aplikator penyedia layanan.

Porsi untuk pengemudi direncanakan meningkat menjadi 92 persen dari sebelumnya yang hanya sekitar 80 persen.

Sementara itu, batas maksimal bagian untuk pihak aplikator dipatok sebesar 8 persen saja.

Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono menyambut baik sinyal kuat perhatian negara terhadap sektor transportasi online.

Menurutnya, hal paling esensial adalah terwujudnya kepastian hukum dan pelindungan hak ekonomi bagi para pengemudi.

Kehadiran Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 dinilai sebagai tonggak bersejarah dalam hubungan industrial.

Regulasi itu mencakup pengaturan rinci mengenai pembagian pendapatan serta jaminan sosial bagi pekerja.

Pemerintah juga memasukkan agenda jaminan kecelakaan kerja serta pelindungan kesehatan ke dalam cakupan aturan.

Langkah strategis ini menunjukkan bahwa negara hadir secara langsung menjaga keseimbangan ekosistem digital.

Meskipun demikian, pihak asosiasi mengingatkan bahwa tolok ukur keberhasilan aturan bukan sekadar persentase angka.

Pendapatan bersih riil yang dibawa pulang pengemudi menjadi indikator utama efektivitas kebijakan.

Faktor biaya operasional, jumlah order harian, hingga besaran insentif tetap perlu diperhitungkan secara cermat.

Oleh sebab itu, Garda Indonesia menekankan pentingnya pengawasan serta evaluasi secara berkelanjutan.