Pemerintah mulai membuka kemungkinan hadirnya pungutan pajak baru pada 2027 mendatang.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan keputusan tersebut tidak akan diambil secara gegabah.

Kebijakan tersebut tidak akan diputuskan hanya karena ekonomi sempat mencatat pertumbuhan tinggi dalam satu periode.

Purbaya memberi sinyal bahwa ruang penerapan instrumen pajak baru akan terbuka jika pertumbuhan ekonomi mampu bertahan di level 6 persen secara berkelanjutan.

Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan TA 2027 yang berlangsung pada Senin (17/8/2026).

Ia menilai pencapaian pertumbuhan sebesar 6 persen dalam satu triwulan saja belum cukup bagi pemerintah untuk langsung menarik pajak baru.

Pemerintah masih perlu melihat apakah momentum tersebut dapat dipertahankan sekaligus memastikan kondisi daya beli masyarakat tetap kuat.

Sinyal pemberlakuan pungutan baru tersebut muncul di tengah kinerja ekonomi Indonesia yang konsisten tumbuh di atas 5 persen.

Pada triwulan-I 2026, ekonomi tercatat tumbuh 5,61 persen sebelum kemudian melambat tipis menjadi 5,29 persen pada triwulan-II 2026.

Peluang penerapan pajak baru ini juga tidak bisa dilepaskan dari target penerimaan negara yang cukup agresif dalam RAPBN 2027.

Pemerintah mematok target penerimaan pajak sebesar Rp2.591,4 triliun pada tahun tersebut.

Angka tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 12,1 persen jika dibandingkan dengan outlook 2026 yang berada di level Rp2.310,8 triliun.

Penerimaan pajak sekaligus menjadi penyumbang terbesar dalam total penerimaan perpajakan yang ditargetkan mencapai Rp2.908 triliun pada 2027.