Pemerintah Aceh bersama DPR Aceh sepakat mengambil langkah konsultasi resmi dengan Kementerian Dalam Negeri.

Langkah tersebut diambil guna meminta kepastian hukum terkait status penggunaan Bendera Bulan Bintang di wilayah tersebut.

Kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Aceh pada hari Minggu, 16 Agu 2026 20:44 WIB.

Rapat itu melibatkan unsur pimpinan daerah termasuk Wakil Gubernur Aceh, Ketua DPR Aceh, serta aparat keamanan setempat.

Konsultasi ke pusat dipandang mendesak menyusul insiden kericuhan yang sempat pecah di Banda Aceh sebelumnya.

Kericuhan bermula ketika massa mengibarkan bendera yang identik dengan Gerakan Aceh Merdeka di Masjid Raya Baiturrahman.

Peristiwa tersebut terjadi di tengah rangkaian zikir dan doa bersama untuk memperingati Hari Damai Aceh ke-21.

Aparat kepolisian sempat berupaya mencegah pengibaran bendera tersebut sebelum akhirnya terjadi aksi saling lempar di lokasi.

Petugas terpaksa membubarkan massa dengan menembakkan gas air mata guna mered situação.

Kabid Humas Polda Aceh menyatakan situasi di lapangan kini sudah dapat dikendalikan dan tetap kondusif.

Dalam rapat Forkopimda, Ketua DPR Aceh Zulfadli mengingatkan bahwa daerah ini memiliki Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013.

Regulasi daerah tersebut mengatur tentang Bendera dan Lambang Aceh yang memasukkan unsur Bulan Bintang.

Namun, aturan itu sejak lama masih menyisakan persoalan evaluasi substansi dengan pihak pemerintah pusat.

Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi menegaskan perlunya keputusan final dari pemerintah pusat.

Keputusan tersebut akan menentukan apakah bendera kontroversial itu sah untuk dinaikkan atau sebaliknya.