Bareskrim Polri menyampaikan keterangan penting terkait kasus penyelundupan narkotika yang melibatkan kapal kargo MV King Sun.

Para Anak Buah Kapal dijanjikan bonus uang dalam jumlah besar apabila misi pengiriman barang terlarang tersebut berhasil diselesaikan.

Bonus yang dijanjikan mencapai USD 10 ribu atau setara dengan Rp178.281.000 bagi para ABK setelah proses serah terima ketamin rampung.

Besaran upah bulanan yang diterima oleh setiap awak kapal juga bervariasi sesuai dengan posisi dan peran masing-masing.

Posisi kapten kapal menerima gaji sebesar USD 3.000 atau sekitar Rp53,4 juta selama menjalankan tugas pelayaran.

Sementara itu, posisi chief engineer mendapatkan upah USD 2.800 atau setara dengan Rp49,9 juta dalam penugasan tersebut.

Posisi terendah di kapal yaitu koki memperoleh gaji sebesar USD 1.000 yang jika dirupiahkan mencapai Rp17,8 juta.

Peran pengendali mendapatkan gaji bulanan sebesar NT$ 50 ribu atau Rp27,8 juta dengan tambahan bonus tiap pengantaran NT$ 100 ribu.

Pengungkapan ini bermula dari pencegatan kapal kargo MV King Sun di perairan Berakit, Bintan, oleh tim gabungan kepolisian.

Operasi penindakan tersebut merupakan hasil pemantauan panjang yang dilakukan sejak Februari 2026 setelah aparat menerima informasi.

Informasi awal menunjukkan adanya aktivitas mencurigakan dari sebuah kapal yang bergerak langsung dari wilayah Thailand.

Petugas kemudian melakukan pengejaran serta penggeledahan mendalam terhadap muatan yang diangkut oleh kapal kargo tersebut.

Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya muatan ketamin seberat 1,3 ton yang disimpan rapi di dalam puluhan bungkus pada karung.

Aparat menemukan total 65 karung berisi barang haram tersebut di berbagai bagian lambung kapal saat melakukan penyisiran.

Bareskrim Polri langsung menahan delapan orang ABK MV King Sun yang telah ditetapkan sebagai tersangka penyelundupan.

Delapan awak kapal yang diamankan tersebut terdiri atas tujuh orang warga negara Myanmar dan satu warga negara Taiwan.

Proses hukum dan penyidikan kasus ini diserahkan sepenuhnya kepada Bareskrim Polri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kewenangan penanganan kasus berlandaskan pada aturan penyidikan sediaan farmasi yang diatur dalam undang-undang terkait kesehatan.