Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengambil langkah cepat merespons bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah tersebut.

Status tanggap darurat bencana resmi diberlakukan selama 14 hari penuh mulai tanggal 15 hingga 28 Agustus 2026.

Keputusan ini diambil guna mempercepat seluruh proses penanganan dampak gempa di sejumlah wilayah terdampak.

Gubernur NTT Melki Laka Lena menyatakan kebijakan tersebut bertujuan agar koordinasi antarpihak berjalan lebih efektif.

Langkah ini juga mempermudah akses komunikasi serta pengerahan seluruh sumber daya yang tersedia saat ini.

Dasar hukum kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 305/KEP/HK/2026.

Surat keputusan penting itu telah ditetapkan secara resmi di Kupang pada tanggal 15 Agustus 2026.

Penetapan status darurat ini menyusul guncangan gempa bermagnitudo 7 yang melanda wilayah Flores pada 15 Agustus 2026.

Pusat gempa tercatat berada di kedalaman 15 kilometer serta berlokasi di sekitar 30 kilometer timur laut Mbay.

Wilayah administratif yang menjadi lokasi pusat guncangan tersebut berada di Kabupaten Nagekeo.

Bencana alam ini menimbulkan berbagai dampak buruk bagi kehidupan masyarakat di sejumlah daerah.

Pemerintah mencatat adanya korban jiwa serta sejumlah warga yang mengalami luka-luka akibat guncangan tersebut.

Permukiman penduduk dan berbagai infrastruktur penting turut mengalami kerusakan parah akibat bencana ini.

Aktivitas harian masyarakat di sejumlah wilayah juga ikut lumpuh dan terganggu karena kondisi darurat.

Pemerintah daerah memandang perlu adanya langkah khusus untuk memulihkan kondisi wilayah secara terkoordinasi.

Proses penanganan darurat ini akan melibatkan kerja sama lintas instansi dari tingkat kabupaten hingga pusat.

Unsur TNI dan Polri, lembaga terkait, dunia usaha, serta masyarakat luas turut digerakkan bersama.

Keselamatan warga dan pemenuhan kebutuhan dasar menjadi prioritas utama pemerintah selama masa tanggap darurat.

Agenda utama penanganan mencakup pencarian korban, evakuasi, serta pelayanan kesehatan bagi warga terdampak.

Pemerintah juga fokus menyediakan tempat pengungsian serta memulihkan akses transportasi dan infrastruktur.

Pembiayaan seluruh kegiatan tanggap darurat ini dibebankan pada APBD Provinsi NTT serta sumber sah lain.

Warga diimbau untuk tetap tenang dan mengikuti arahan resmi dari instansi pemerintah yang berwenang.