Pengamat kebijakan publik Muhammad Said Didu melontarkan pernyataan mengejutkan mengenai situasi politik nasional.

Ia menyebut kelompok yang dinamainya Geng SOP telah berhasil melumpuhkan pusat komando Presiden Prabowo Subianto.

Pusat komando yang dimaksud adalah Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang dibentuk melalui peraturan presiden.

Satgas tersebut awalnya dibentuk untuk menertibkan usaha ilegal di kawasan hutan serta memberantas mafia lahan.

Namun lembaga itu mengalami guncangan setelah pimpinannya tersangkut kasus hukum dugaan korupsi.

Said Didu mengeklaim situasi tersebut membuat pimpinan partai politik koalisi mulai kasat-kusut.

Para pimpinan parpol tersebut dikabarkan berupaya memaksakan agar pasangan Prabowo dan Gibran maju kembali.

Dorongan tersebut diarahkan agar melanjutkan kepemimpinan untuk periode kedua pada pemilihan presiden mendatang.

Di sisi lain, DPP PSI menyampaikan instruksi dari Joko Widodo terkait pengawalan pemerintahan.

Joko Widodo disebut meminta agar PSI mengawal pasangan Prabowo dan Gibran hingga dua periode kepemimpinan.

Pernyataan itu disampaikan langsung dalam sebuah pertemuan di Solo beberapa waktu lalu.

Pihak PSI juga menepis adanya isu matahari kembar di dalam tubuh pemerintahan saat ini.

Pembentukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan sendiri didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025.

Satgas ini dirancang untuk menyelamatkan aset negara dari eksploitasi liar serta membersihkan praktik usaha ilegal di kawasan hutan.

Terkait arah politik ke depan, Ketua DPP PSI Bestari Barus menegaskan bahwa instruksi pengawalan dua periode disampaikan langsung oleh Joko Widodo saat pertemuan di Solo pada Kamis, 18 Juni 2026.

Pihaknya sekaligus memastikan tidak ada celah bagi isu matahari kembar di dalam struktur pemerintahan.