Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan klaim mengejutkan mengenai masa depan jalur pelayaran Selat Hormuz.

Ia menyatakan bahwa negaranya akan segera mendeklarasikan kawasan strategis tersebut sebagai wilayah kekuasaan penuh Amerika Serikat.

Pernyataan itu disampaikan Donald Trump saat menghadiri peresmian Akademi Kepolisian Nassau County di Garden City, New York, Jumat (14/8/2026).

Dalam kesempatan tersebut, ia mengaitkan rencana penguasaan itu dengan kondisi Iran yang dinilainya sedang mengalami kekalahan sangat parah.

Selat Hormuz sendiri merupakan salah satu jalur pelayaran yang paling vital bagi perdagangan global serta pasokan energi dunia.

Ketegangan di kawasan ini meningkat menyusul terhentinya proses negosiasi dan diplomasi damai antara Washington dan Teheran.

Sebelumnya, kedua negara sempat mencapai kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan pada bulan April lalu.

Namun, perundingan lanjutan menemui jalan buntu akibat perbedaan pandangan mengenai jaminan keamanan serta kebebasan navigasi.

Kebuntuan politik tersebut kemudian memicu kembalinya eskalasi militer dan aksi saling serang antara kedua pihak.

Donald Trump juga menegaskan bahwa blokade yang diterapkan Amerika Serikat di Selat Hormuz masih berjalan secara ketat.

Menurutnya, tidak ada satu pun kapal yang diizinkan melintasi jalur perairan tersebut tanpa mendapat persetujuan dari Washington.

Dampak dari ketegangan militer ini terlihat jelas dari penurunan drastis volume lalu lintas kapal yang melintasi kawasan tersebut.

Data firma analitik pelayaran Kpler mencatat hanya 3.371 kapal yang melintas hingga 12 Agustus dalam kurun waktu 166 hari.

Angka tersebut menunjukkan penurunan drastis hingga hanya tersisa sekitar 20 persen dari volume lalu lintas normal sebelum konflik.

Menanggapi klaim sepihak tersebut, pemerintah Iran langsung memberikan reaksi dan bantahan yang sangat tegas.

Komando pusat militer Iran menyatakan bahwa klaim Washington mengenai kendali penuh atas Selat Hormuz adalah informasi yang tidak benar.

Pernyataan bantahan itu dirilis oleh pihak militer Iran pada hari Kamis (13/8/2026) waktu setempat.

Teheran menilai klaim penguasaan jalur strategis tersebut sebagai sebuah kebohongan dan rekayasa semata.