Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencatat masih ada banyak rumah tidak layak huni di wilayahnya yang memerlukan penanganan rehabilitasi.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa pemantauan lapangan dan laporan media sosial menunjukkan tingginya jumlah rutilahu yang belum masuk daftar pendataan resmi.

Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah daerah membuka akses pelaporan mandiri bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan renovasi tempat tinggal.

Warga dapat memanfaatkan fitur Imah Aing yang tersedia di dalam aplikasi Sapawarga guna mendaftarkan kondisi tempat tinggal mereka.

Kebijakan ini diharapkan mampu memperbarui basis data pemerintah dalam menentukan daftar penerima bantuan rehabilitasi yang tepat sasaran.

Masyarakat yang ingin mengajukan permohonan harus melampirkan beberapa persyaratan administrasi dan dokumentasi visual yang lengkap.

Data yang wajib diunggah meliputi kartu tanda penduduk, alamat lengkap, titik koordinat bangunan, serta nomor ponsel aktif.

Selain itu, pemohon juga perlu menyertakan foto kondisi rumah dari sisi depan, kiri, kanan, serta bagian belakang bangunan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan bahwa seluruh proses perbaikan rutilahu ini diberikan secara gratis tanpa ada pungutan biaya.

Program rehabilitasi tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal sekaligus mendongkrak taraf hidup masyarakat luas.

Dedi Mulyadi berharap pemanfaatan fitur digital ini dapat mempercepat proses pendataan secara menyeluruh di berbagai wilayah.

“Silakan manfaatkan akses ini untuk menyelesaikan berbagai masalah ketidaklayakan rumah,” ujarnya pada Jumat, 14 Agustus 2026.