Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadimuldjono memberikan penjelasan resmi terkait arah pembangunan ibu kota baru.

Ia merespons situasi ketika Presiden Prabowo Subianto tidak menyebut secara khusus pembangunan tersebut dalam daftar program prioritas.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat membacakan pengantar pemerintah atas rancangan undang-undang anggaran negara di gedung dewan.

Basuki menilai absennya sebutan khusus bukan berarti proyek pembangunan kawasan tersebut dikeluarkan dari agenda penting negara.

Menurut pandangannya, proyek strategis tersebut sudah masuk ke dalam kluster prioritas pembangunan infrastruktur secara luas.

Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut sudah mencakup sektor pembangunan kewilayahan serta sektor pembangunan desa.

Oleh karena itu, penyebutan nama kawasan secara khusus dalam pidato kepala negara dinilai bukan sebuah keharusan.

Pemerintah memastikan kebutuhan anggaran untuk melanjutkan pembangunan fisik tetap dipenuhi secara bertahap setiap tahun.

Alokasi dana tersebut disiapkan untuk menyelesaikan pembangunan berbagai sarana dan prasarana pemerintahan di wilayah baru.

Fokus pengerjaan tahap kedua ditargetkan mampu menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat politik pada tahun 2028.

Otorita Ibu Kota Nusantara mencatat pemerintah sebelumnya telah menyetujui total alokasi dana sebesar Rp48,8 triliun untuk periode 2025 sampai 2029.

Pendanaan tersebut digelontorkan secara bertahap guna merampungkan ekosistem infrastruktur bagi lembaga legislatif serta yudikatif.

Basuki merinci kucuran dana mulai dari tahun sebelumnya hingga rencana tambahan anggaran berikutnya agar target kawasan sebagai pusat politik tercapai.