Gubernur Bali Wayan Koster akhirnya memberikan tanggapan terbuka mengenai keberadaan warga negara Israel yang tinggal hingga membuka usaha di Pulau Dewata.

Koster menegaskan bahwa penanganan dan pengawasan masalah keimigrasian tersebut sepenuhnya berada di bawah kewenangan mutlak pemerintah pusat.

Menurutnya, pemerintah daerah tidak mempunyai sistem maupun wewenang khusus untuk memantau aktivitas atau mendata keberadaan warga asing secara mendalam.

Koordinasi Pusat

Meskipun demikian, Koster memastikan bakal segera berkoordinasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat guna mencegah peristiwa serupa terulang kembali.

Ia menilai pembenahan sistem sangat diperlukan agar mekanisme hubungan antarnegara tetap berjalan sesuai dengan konstitusi yang berlaku.

Sejauh ini, Koster mengaku belum menerima laporan resmi secara langsung terkait warga Israel yang berwiraswasta di wilayahnya.

Informasi mengenai fenomena tersebut baru ia ketahui melalui pemberitaan di berbagai media massa serta media sosial.

Penindakan Imigrasi

Sebelumnya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjelaskan bahwa penerbitan visa bagi warga negara Israel memerlukan izin ketat dari berbagai instansi.

Proses verifikasi tersebut melibatkan persetujuan lintas lembaga mulai dari Kementerian Luar Negeri hingga Badan Intelijen Negara.

Banyak warga Israel yang tinggal di Bali juga diketahui memiliki status kewarganegaraan ganda saat mengajukan dokumen perjalanan.

Kantor Imigrasi Ngurah Rai baru-baru ini juga telah menindak tegas seorang warga asing kelahiran Israel berinisial BR.

Pria berkewarganegaraan Lithuania itu dideportasi karena menyalahgunakan izin tinggal untuk bekerja sebagai pembuat konten dan pemasaran digital.