Kementerian Komunikasi dan Digital mengambil langkah tegas terhadap platform digital asing yang beroperasi di wilayah hukum Indonesia.

Langkah tersebut diambil setelah pihak kementerian menerima sejumlah laporan masyarakat terkait platform Hornet yang disorot publik.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, memberikan keterangan resmi mengenai persoalan platform tersebut.

Alexander menjelaskan bahwa laporan masyarakat menyoroti keterkaitan platform Hornet dengan berbagai kampanye LGBTIQ+ di ruang digital.

Pemerintah menilai bahwa setiap penyedia layanan yang menyasar pengguna Indonesia wajib menghormati nilai, norma, serta ketentuan hukum.

Selain persoalan isi dan konten, pemerintah menemukan adanya pelanggaran administratif yang cukup serius dari pihak pengelola aplikasi.

Berdasarkan hasil penelusuran kementerian, Hornet ternyata tidak pernah mendaftarkan diri sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik di Indonesia.

Status kepatuhan hukum yang diabaikan ini membuat pemerintah harus segera menindaklanjuti pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagai bentuk tindak lanjut, Komdigi melayangkan permintaan resmi kepada penyedia toko aplikasi global untuk melakukan tindakan penghapusan.

Permintaan delisting tersebut secara khusus ditujukan kepada Apple App Store dan Google Play Store pada Sabtu 15 Agustus 2026.

Dengan adanya instruksi ini, pemerintah berharap aplikasi tersebut tidak lagi dapat diakses oleh pengguna internet di dalam negeri.

Kebijakan penegakan aturan ini menegaskan bahwa seluruh penyelenggara sistem elektronik wajib mematuhi regulasi nasional.

Pemerintah tidak membedakan latar belakang asal negara, skala bisnis, maupun jumlah total pengguna dari platform digital terkait.