Rencana pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS sedang disiapkan oleh pemerintah untuk segera beroperasi.

Pengawasan operasional bursa tersebut nantinya akan berada di bawah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan hal tersebut saat berbicara dalam agenda Penyampaian RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan pada 14.08.2026.

Di tengah pemaparan rencana tersebut, ia sempat melontarkan candaan ringan mengenai penguasaan ekonomi.

Ia menyatakan keyakinannya terhadap kinerja OJK sekaligus menyebut bahwa kelompok perempuan memegang kendali ekonomi saat ini.

Pemerintah memasang target agar bursa komoditas tersebut dapat mulai berjalan secara resmi pada tanggal 1 Januari 2027 mendatang.

Dukungan penuh dari DPR RI turut diminta agar regulasi dan aturan penyelenggaraan bursa bisa segera dibahas serta disahkan.

Kehadiran bursa baru ini dinilai krusial guna memperkuat posisi tawar Indonesia di kancah perdagangan komoditas global.

Selama ini, penetapan harga sejumlah komoditas strategis nasional masih kerap mengacu pada mekanisme bursa di luar negeri.

Melalui fasilitas baru ini, pemerintah berkeinginan untuk membangun sistem harga acuan nasional atau Indonesia Reference Price.

Sistem tersebut diproyeksikan mampu menjadi acuan utama untuk berbagai komoditas unggulan yang diekspor ke luar negeri.

Keberadaan pasar ini diharapkan mampu mempertemukan para produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor dalam satu ekosistem.

Seluruh pihak terkait akan dipertemukan dalam pasar yang lebih transparan serta berada di bawah pengawasan ketat.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk membangun pasar komoditas yang dalam, transparan, likuid, serta dipercaya dunia.