Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis bakal menjadi acuan harga komoditas di dalam negeri.

Langkah strategis ini juga ditujukan untuk memperdalam pasar keuangan nasional secara keseluruhan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan keberadaan bursa ini sangat penting bagi Indonesia.

Indonesia tercatat sebagai salah satu negara produsen mineral dan komoditas strategis terbesar di dunia.

Namun, Friderica menyoroti Indonesia selama ini belum memiliki mekanisme pembentukan harga yang independen di tingkat domestik.

Kehadiran bursa tersebut diharapkan mampu mengurangi praktik transfer pricing serta under invoicing yang merugikan.

Upaya ini pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara luas.

Pembentukan bursa tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026.

Aturan ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan.

Saat ini, OJK mempercepat perumusan regulasi turunan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Aturan tersebut mencakup ketentuan pentahapan pengalihan perdagangan hingga teknis penyelenggaraan bursa.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menargetkan operasional bursa komoditas ini dimulai pada 1 Januari 2027.

Bursa tersebut berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

Target Operasional Awal Tahun

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menargetkan Indonesia mulai mengoperasikan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis pada 1 Januari 2027.

Bursa tersebut akan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan ditujukan untuk membangun harga referensi komoditas utama ekspor Indonesia.

Kebijakan tersebut merupakan tahap lanjutan dari kebijakan ekspor satu pintu yang dibahas pemerintah bersama OJK.

Indonesia selama puluhan tahun menjadi salah satu produsen besar berbagai komoditas dunia, mulai dari kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, hingga karet.

Namun, harga komoditas tersebut masih sering ditentukan di luar negeri melalui bursa komoditas negara lain.

Pemerintah menilai kondisi tersebut membuat Indonesia menanggung biaya produksi komoditas, sementara pusat keuangan di luar negeri menikmati sebagian besar nilai transaksi.

Ketentuan penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis ditargetkan segera dibahas bersama DPR dan diterbitkan paling lambat 17 September 2026.