Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mundur dalam menghadapi proses hukum perkara dugaan pencemaran nama baik.

Perkara tersebut berkaitan dengan polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.

Dokter Tifa secara tegas membantah berbagai anggapan yang menyebut dirinya sengaja mangkir dari rangkaian proses hukum yang sedang berjalan.

Menurutnya, pengajuan praperadilan merupakan bentuk perjuangan untuk memastikan penegakan hukum berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Ia menyebut langkah tersebut diambil karena melihat adanya potensi pelanggaran aturan oleh pihak penuntut umum.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menjatuhkan putusan sela pada 23 Juli 2026.

Dalam putusan tersebut, surat dakwaan jaksa dinyatakan batal demi hukum oleh majelis hakim.

Dokter Tifa menilai jaksa seharusnya menempuh mekanisme perlawanan apabila tidak menerima putusan sela tersebut.

Bukan justru memperbaiki surat dakwaan lalu kembali melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Berkas perkara atas nama terdakwa Tifauzia Tyassuma tersebut diterima kembali oleh pengadilan pada tanggal 28 Juli 2026.

Terbaru, Dokter Tifa tercatat tidak hadir dalam agenda sidang pembacaan dakwaan dari kasus tersebut.

Jaksa Penuntut Umum lantas mengajukan permohonan agar terdakwa diwajibkan melakukan wajib lapor demi kelancaran persidangan.

Namun, kubu penasihat hukum Dokter Tifa langsung mempertanyakan permintaan kewajiban wajib lapor tersebut.

Penasihat hukum menilai aturan wajib lapor tersebut sama saja dengan mengubah kembali status kliennya menjadi seorang tersangka.

Ketua Majelis Hakim Christina Endarwati menyatakan bahwa pengadilan belum menetapkan kewajiban wajib lapor bagi terdakwa.

Hakim meminta agar proses hukum dilanjutkan melalui pemanggilan ulang secara patut untuk jadwal persidangan berikutnya.

Persidangan lanjutan untuk perkara ini dijadwalkan akan kembali digelar pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026.