Desakan agar Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian pimpinan kepolisian kini bergulir di tengah proses hukum.

Peristiwa ini mencuat bersamaan dengan berlangsungnya sidang Praperadilan Jilid IV yang diajukan oleh Roy Suryo.

Laksma TNI Purnawirawan Moeryono Aladin menyampaikan permintaan terbuka kepada kepala negara agar segera mengambil tindakan.

Ia menilai pimpinan kepolisian harus bertanggung jawab penuh atas persoalan hukum yang menyeret Roy Suryo serta Dokter Tifa.

Menurut pandangannya, penetapan tersangka terhadap kedua figur tersebut merupakan langkah yang tidak sah.

Moeryono menyebutkan bahwa tindakan penyidik tersebut menunjukkan masih adanya praktik kriminalisasi di dalam negeri.

Ia lantas mengaitkan situasi tersebut dengan posisi Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang saat ini masih menjabat sebagai Kapolri.

Menurutnya, kriminalisasi tersebut terus berlangsung karena posisi pimpinan kepolisian tersebut belum mengalami pergantian.

Oleh sebab itu, ia mendesak agar Presiden Prabowo Subianto segera mencopot pejabat yang bersangkutan dari jabatannya.

Moeryono menganggap figur tersebut sebagai sumber masalah utama dari berbagai kasus kriminalisasi yang terjadi.

Selain urusan kepolisian, ia juga berharap pemerintah membenahi sistem tata kelola hukum secara menyeluruh.

Penegakan hukum yang pasti dipandang sebagai fondasi utama dalam menjaga kelangsungan kehidupan berdemokrasi.

Sebelumnya, langkah hukum berupa praperadilan ini menjadi sorotan dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik.

Perkara tersebut berakar dari polemik seputar keaslian ijazah milik Presiden ketujuh RI Joko Widodo.

Roy Suryo mengaku mengambil langkah hukum karena merasa mengalami ketidakadilan selama menjalani proses pemeriksaan.

Ia menyatakan telah patuh menjalani kewajiban lapor sebanyak 30 kali sejak awal penanganan perkara.

Namun, ia mengaku tidak pernah memperoleh dokumen penting seperti surat pencekalan maupun Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.