Langkah hukum baru kembali ditempuh oleh Roy Suryo dalam menghadapi perkara polemik ijazah Joko Widodo. Ia memutuskan untuk mengajukan permohonan praperadilan yang keempat kalinya.

Keputusan tersebut diambil bukan tanpa alasan yang jelas dari pihak pemohon. Rasa ketidakadilan yang mendalam menjadi latar belakang utama tindakan hukum ini.

Selama proses penyidikan berlangsung, Roy mengaku telah memenuhi panggilan pihak berwenang secara rutin. Kewajiban lapor tersebut bahkan telah ia jalani sebanyak 30 kali.

Pada awal masa pemeriksaan, ia harus mendatangi kantor kepolisian sebanyak dua kali dalam sepekan. Jadwal tersebut kemudian disesuaikan menjadi satu kali dalam setiap pekannya.

Seluruh kewajiban tersebut dipenuhi tanpa ada satupun jadwal yang terlewatkan. Sikap kooperatif ini ditunjukkan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak berniat menghindari proses hukum.

Namun, konsistensi kepatuhan tersebut dirasa tidak mendapatkan penghargaan yang adil. Pertemuan rutin dengan penyidik justru tidak dimanfaatkan untuk menyerahkan dokumen administratif.

Sejumlah dokumen krusial terkait perkara hukumnya diklaim tidak pernah diterima secara resmi. Dokumen yang dimaksud mencakup Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan serta surat pencekalan.

Puluhan kali pertemuan tatap muka seharusnya menjadi momentum tepat untuk menyerahkan berkas tersebut. Sayangnya, hal itu sama sekali tidak pernah direalisasikan oleh pihak penyidik.

Ketiadaan transparansi dokumen inilah yang mendorong tim hukum melangkah lebih jauh. Praperadilan jilid keempat akhirnya resmi didaftarkan untuk menguji keabsahan tindakan penyidik.