Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa lokasi sementara Pusat Finansial Internasional Indonesia akan berpusat di Jakarta.

Pusat keuangan tersebut nantinya juga akan dikembangkan ke wilayah Bali serta kawasan lain yang dinilai potensial.

Kehadiran pusat finansial ini dirancang untuk mencakup berbagai aktivitas investasi dan teknologi finansial.

Selain itu, fasilitas tersebut juga menyediakan layanan penyelesaian sengketa komersial dengan standar internasional.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Negara dalam pidato penyampaian RUU APBN 2027.

Agenda penting kenegaraan ini berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta, pada hari Jumat.

Cakupan kegiatan di kawasan tersebut meliputi sektor perbankan, pasar modal, asuransi, hingga bursa karbon.

Pemerintah juga menyiapkan sejumlah lembaga pengelola khusus untuk mendukung operasional kawasan keuangan ini.

Penggunaan bahasa Inggris diizinkan dalam kontrak serta penerapan prinsip hukum komersial standar global.

CEO Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia sebelumnya menjelaskan bahwa tahap transisi akan memanfaatkan aset gedung yang ada.

Fasilitas dan Pengawasan Global

Pemerintah menyiapkan ketentuan khusus termasuk penggunaan bahasa Inggris dalam kontrak serta penerapan standar internasional.

Hakim ad hoc dapat berasal dari talenta hukum terbaik dunia untuk memperkuat pengadilan khusus di bawah Mahkamah Agung.

Meski memberikan kemudahan perizinan dan fasilitas perpajakan, regulasi ketat terkait antipencucian uang tetap diberlakukan.

Langkah ini diambil agar modal dunia menemukan kepastian serta transaksi kekayaan Indonesia diselesaikan di dalam negeri.

CEO Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani menyebut operasional awal di Jakarta akan memanfaatkan Gedung Danareksa.

Pembangunan pusat keuangan di Bali sendiri diperkirakan membutuhkan waktu persiapan sekitar dua hingga tiga tahun.