Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan wacana pemberian amnesti khusus bagi pengurus Badan Usaha Milik Negara.

Pengampunan tersebut ditujukan kepada jajaran direksi yang pernah merugikan negara tetapi telah mengakui kesalahannya.

Hal tersebut disampaikannya dalam Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR dan DPD di Jakarta pada Jumat, 14 Agu 2026 10:59 WIB.

Kepala Negara menyatakan akan membawa rencana pengampunan ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan resmi.

Ia menyerahkan sepenuhnya keputusan akhir terkait pemberian amnesti tersebut kepada para wakil rakyat di parlemen.

Selain wacana amnesti, pemerintah juga menggagas pembentukan pengadilan ad hoc khusus untuk mengadili penyimpangan di tubuh BUMN.

Badan peradilan khusus itu nantinya berencana mengusut rekam jejak jajaran direksi perusahaan pelat merah dalam tiga puluh tahun ke belakang.

Dalam kesempatan yang sama, presiden mengaku heran karena banyak perusahaan BUMN yang laporan keuangannya selalu mencatat kerugian.

Ia juga menilai ada terlalu banyak perusahaan milik negara yang tidak produktif dan laporan keuangannya tidak sesuai kenyataan.

Kepala Negara bahkan menyoroti fenomena perusahaan pelat merah yang terus-menerus merugi namun laporannya kerap direkayasa.

Menurutnya, banyak perusahaan di sektor tersebut yang tidak produktif dan hanya mengandalkan laporan keuangan yang tidak akurat.