Pemerintah Iran secara tegas menolak klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai kendali atas kawasan perairan penting di Timur Tengah.

Komandan paramiliter Basij menyatakan bahwa jalur pelayaran internasional tersebut sepenuhnya berada di bawah pengelolaan dan keamanan Teheran.

Pernyataan itu disampaikan sebagai respons langsung atas klaim sepihak dari pihak Amerika Serikat yang menyebut memegang kendali penuh.

Markas Besar Pusat Khatam Al Anbiya turut menegaskan bahwa tidak ada satu pun kapal yang dapat melintas tanpa izin resmi dari Iran.

Pihak militer gabungan Iran bahkan menyebut klaim pelayaran normal tersebut sebagai suatu kebohongan dan kepalsuan belaka.

Rasoul Sanaei-Rad selaku pejabat senior urusan politik militer menyampaikan pandangannya terkait komitmen kesepakatan sementara.

Ia menyebutkan bahwa pembukaan kembali jalur selat tersebut sangat bergantung pada pemenuhan komitmen pihak Amerika Serikat.

Kondisi di kawasan tersebut memanas setelah kesepakatan gencatan senjata yang disepakati pada Juni lalu kandas di tengah jalan.

Ketegangan kian meningkat menyusul rangkaian serangan terbatas serta respons militer yang terjadi di wilayah provinsi selatan Iran.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menilai bahwa Amerika Serikat telah lama mengalami kesalahan perhitungan akibat kegagalan intelijen.

Peringatan Keras dan Konteks Gencatan Senjata

Rasoul Sanaei-Rad menegaskan bahwa Teheran bakal mengambil langkah yang jauh lebih ofensif apabila kembali pecah konflik di masa mendatang.

Situasi krisis ini berakar dari kesepakatan sementara pada Juni lalu yang memperpanjang gencatan senjata sejak April namun akhirnya kandas akibat serangan terbatas terhadap kapal-kapal yang dinilai melanggar aturan.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menambahkan bahwa Washington telah lama terjebak dalam kesalahan perhitungan akibat kegagalan intelijen, termasuk saat mengawali konfrontasi dengan Iran.