Proses ekshumasi jenazah Sutrimo belakangan ini berhasil menyita perhatian luas dari publik.

Pria yang dikenal sebagai Kepala Rumah Tangga eks Jampidsus Febrie Adriansyah tersebut ditemukan tewas dengan mulut berbusa di kawasan Jakarta Selatan.

Awalnya, pihak keluarga menerima informasi bahwa korban meninggal dunia akibat faktor kesehatan berupa penyakit gula.

Namun, kecurigaan muncul hingga akhirnya keluarga melaporkan dugaan kematian tidak wajar tersebut kepada pihak kepolisian.

Laporan itu kemudian ditindaklanjuti oleh Polda Metro Jaya yang melaksanakan ekshumasi jenazah di Desa Wlahar, Banyumas.

Definisi dan Dasar Hukum Ekshumasi

Berdasarkan rujukan Science Direct, ekshumasi adalah proses penggalian kembali jenazah dari tempat pemakaman untuk kepentingan penyelidikan hukum serta forensik.

Dalam ranah hukum pidana, tindakan ini umumnya dilakukan ketika terdapat indikasi kematian tidak wajar atau kebutuhan pembuktian di pengadilan.

Di Indonesia, prosedur ekshumasi diatur melalui Pasal 51 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP baru yang menggantikan ketentuan lama.

Pasal tersebut memberikan kewenangan bagi penyidik untuk melakukan penggalian mayat demi kepentingan peradilan dengan mengikuti prosedur kedokteran forensik.

Sebelum melakukan pembendahan, penyidik diwajibkan memberitahu keluarga korban secara transparan dan hati-hati sesuai aturan hukum.

Perbedaan Ekshumasi dan Autopsi Forensik

Meski sama-sama memeriksa penyebab kematian, ekshumasi dan autopsi forensik merupakan dua tindakan medis yang berbeda.

Menurut Cleveland Clinic, autopsi adalah pemeriksaan medis terhadap tubuh setelah seseorang meninggal sebelum jenazah tersebut dimakamkan.

Sebaliknya, ekshumasi merupakan tindakan membongkar makam agar jenazah yang sudah dikuburkan dapat diperiksa kembali.

Pada situasi tertentu, ekshumasi berfungsi sebagai autopsi ulang ketika pemeriksaan awal belum memberikan jawaban yang jelas.

Pemahaman mengenai ekshumasi ini menunjukkan bahwa pembongkaran makam adalah bagian penting dari upaya mencari kebenaran hukum.