Lonjakan harga beras yang terjadi selama enam bulan terakhir kini menarik perhatian serius dari pemerintah pusat.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa kenaikan harga ini turut didorong oleh praktik penjualan beras fortifikasi yang tidak sesuai ketentuan.

Temuan di lapangan menunjukkan adanya produk beras fortifikasi yang dijual hingga mencapai angka Rp42.000 per kg.

Padahal, produk tersebut sebenarnya hanya berisi beras biasa yang harga pasaran aslinya berkisar antara Rp12.000 hingga Rp13.000 per kg.

Selain itu, pemerintah mendapati sekitar 80 persen produk beras fortifikasi yang beredar di pasaran tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Produk menyimpang itu dijual dengan harga rata-rata mencapai Rp22.600 per kg, jauh melampaui harga beras biasa pada umumnya.

Praktik semacam ini dinilai sangat merugikan konsumen karena menciptakan selisih harga yang terlalu besar di tengah masyarakat.

Sebagai langkah tindak lanjut, pemerintah berencana membawa seluruh temuan tersebut kepada pihak aparat penegak hukum untuk diproses secara tuntas.

Pemerintah juga akan segera mengirimkan surat resmi kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar temuan ini segera ditindaklanjuti.

Di samping jalur hukum, pemerintah masih mengkaji kemungkinan penerapan harga eceran tertinggi khusus untuk produk beras fortifikasi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, kenaikan harga beras ini telah berlangsung selama enam bulan berturut-turut sejak Februari 2026.

Hingga pekan kelima Juli 2026, dampak kenaikan harga beras tersebut telah meluas hingga merata ke 155 kabupaten dan kota.