Babak baru persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah Joko Widodo kembali memicu perdebatan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Tim hukum Dokter Tifa menyoroti langkah jaksa penuntut umum yang kembali melimpahkan berkas perkara setelah putusan sela menyatakan dakwaan sebelumnya batal demi hukum.

Pakar hukum tata negara Refly Harun menilai persoalan utama terletak pada status hukum objek perkara yang menurutnya sudah tidak ada setelah putusan pengadilan.

Ia mempertanyakan dasar hukum perbaikan surat dakwaan yang dilakukan tanpa adanya instruksi khusus dari majelis hakim di dalam putusan sela sebelumnya.

Menurut Refly, tindakan memperbaiki dakwaan tanpa perintah hakim justru berpotensi menimbulkan persoalan baru karena berkas tersebut dianggap sudah kehilangan kekuatan hukum.

Proses hukum ini bermula dari sejumlah unggahan media sosial Dokter Tifa antara Maret hingga Mei 2025 yang membahas aspek teknis ijazah sarjana mantan presiden.

Unggahan tersebut memuat analisis mengenai jenis huruf yang dikaitkan dengan mesin ketik serta dugaan rekayasa pada foto wisuda yang kemudian berujung pada laporan pidana.

Dalam dakwaan awal, jaksa menggunakan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru terkait tuduhan pencemaran nama baik dan penyebaran berita fitnah.

Namun, proses persidangan sempat menemui kendala setelah majelis hakim menyatakan surat dakwaan dari penuntut umum cacat formil dan batal demi hukum.

Kini, setelah perkara dilimpahkan kembali dengan dakwaan yang telah direvisi, pihak terdakwa menilai langkah tersebut membuka celah perdebatan baru yang mendasar.

Pengadilan Negeri Jakarta Timur sendiri telah memutuskan untuk menunda jadwal persidangan lanjutan hingga tanggal 27 Agustus 2026 mendatang.

Penundaan tersebut dinilai kubu Dokter Tifa menunjukkan sikap kehati-hatian majelis hakim dalam memeriksa kembali prosedur hukum yang berjalan.