Kubu hukum Joko Widodo memberikan tanggapan tegas mengenai absennya Tifauzia Tyasumma dari ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Pihak Jokowi menyatakan sama sekali tidak keberatan apabila sosok yang akrab disapa Dokter Tifa tersebut memilih untuk tidak hadir memenuhi panggilan.

Sekjen Peradi Bersatu Ade Darmawan menyampaikan bahwa kubunya mempersilakan pihak lawan jika meyakini status hukum mereka telah selesai.

Ade Darmawan menyatakan bahwa pihaknya mempersilakan pihak tersebut untuk tidak hadir dan melihat apa konsekuensi hukum selanjutnya.

Menurut pandangan hukum pihak Jokowi, anggapan bahwa perkara telah berakhir akibat putusan sela harus diuji melalui mekanisme yang benar.

Pendapat penasihat hukum lawan yang menyatakan status terdakwa atau tersangka telah gugur tetap memerlukan pembuktian yuridis yang sah.

Ketidakhadiran Tifa dalam persidangan kasus ijazah tersebut dinilai dapat diserahkan sepenuhnya kepada penuntut umum untuk ditindaklanjuti.

Jaksa dapat menjalankan tugas dan prosedur operasional standar guna meminta majelis hakim mengeluarkan penetapan resmi.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum sempat mengajukan permintaan kewajiban lapor untuk mempermudah kehadiran Tifa pada agenda sidang mendatang.

Namun, Ketua Majelis Hakim Christina Endarwati menegaskan bahwa pengadilan belum menetapkan aturan wajib lapor bagi terdakwa.

Majelis hakim memilih untuk melayangkan surat pemanggilan ulang agar Tifa bisa hadir pada jadwal persidangan berikutnya.

Hakim kembali mengingatkan bahwa perkara pidana mewajibkan kehadiran terdakwa secara langsung, bukan sekadar diwakili kuasa hukum.

Apabila terdakwa kembali mangkir, maka pengadilan harus melayangkan pemanggilan baru untuk sidang lanjutan.