Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan memperketat aturan mengenai pajak ekspor untuk komoditas barang perhiasan.

Langkah tersebut disiapkan untuk menutup celah dari praktik sejumlah pihak yang sengaja mengubah bentuk emas menjadi perhiasan saat dikirim ke luar negeri.

Tindakan mengubah bentuk itu dilakukan semata-mata untuk menghindari pungutan bea keluar resmi yang semestinya dibayarkan untuk produk emas.

Purbaya mengungkapkan temuan di lapangan menunjukkan ada pihak yang membentuk emas menjadi kalung seberat satu kilogram dengan wujud tidak lazim.

Modus operandi semacam itu berdampak langsung pada minimnya pemasukan kas negara dari sektor penerimaan bea keluar emas sejauh ini.

Data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mencatat realisasi penerimaan bea keluar emas pada semester I-2026 hanya mencapai 0,03 persen dari target Rp3 triliun.

Guna menghentikan pelanggaran tersebut, Kementerian Keuangan segera menerbitkan perubahan regulasi terkait batasan berat perhiasan yang dikenai pajak.

Masyarakat yang membawa emas ke luar negeri juga diimbau agar melaporkan keperluan secara jujur dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2025, tarif bea keluar maksimal 15 persen berlaku untuk emas mentah, setengah jadi, dan batangan.

Sementara itu, ekspor perhiasan sebelumnya dikenai tarif nol persen dengan tujuan mendukung hilirisasi industri di dalam negeri.