Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa instansinya belum menerima protes resmi dari Taiwan terkait kegiatan latihan militer bersama antara Indonesia dan China di wilayah timur pulau tersebut yang dijadwalkan berlangsung pada pertengahan bulan Agustus ini.

Pernyataan resmi itu disampaikan oleh juru bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang dalam konferensi pers yang berlangsung di gedung Palapa, Kemlu, Jakarta, pada hari Kamis tanggal 13 Agustus.

Yvonne menyebutkan bahwa pihaknya justru mengetahui adanya keberatan dari pihak Taiwan terkait latihan militer tersebut melalui pemberitaan di media massa.

Dalam kesempatan yang sama, dia menjelaskan bahwa pelibatan KRI Gusti Ngurah Rai-332 bersama Angkatan Laut negara-negara Asia Pasifik merupakan praktik yang lazim dilakukan oleh kapal perang saat melintasi suatu kawasan perairan.

Kegiatan tersebut dikategorikan sebagai latihan bersama secara terbatas atau passing exercise yang dilakukan bersama Angkatan Laut dari sejumlah negara yang rutenya dilalui oleh kapal perang Indonesia.

Yvonne juga menegaskan bahwa passing exercise ini bukan merupakan latihan tempur.

Bagi pihak Indonesia, interaksi semacam ini dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan diplomasi maritim.

Dia menerangkan lebih lanjut bahwa laut bukan sekadar perairan yang menghubungkan antarnegara, melainkan juga ruang untuk membangun kerja sama serta menumbuhkan rasa saling percaya.

Pelaksanaan passing exercise tersebut dinilai sejalan sepenuhnya dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang dianut oleh Indonesia.

Pemerintah Indonesia disebut selalu terbuka untuk menjalin kerja sama serta membangun hubungan yang konstruktif dengan berbagai negara mitra.

Kehadiran KRI Gusti Ngurah Rai di lokasi tersebut merupakan bagian dari rute pelayaran kembali ke tanah air sekaligus melakukan interaksi terbatas.

Sebelumnya, militer Taiwan dikabarkan mengecam langkah China yang menggelar latihan navigasi bersama kapal perang Indonesia di perairan sebelah timur pulau tersebut.

Pihak Taipei menilai tindakan itu dapat meningkatkan ketegangan di kawasan regional.