Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyoroti kesenjangan signifikan antara kebutuhan dan pasokan domestik.

Kondisi ini mencerminkan besarnya ruang untuk memperkuat tata kelola serta mengintegrasikan rantai pasok nasional.

Indonesia tercatat memiliki cadangan emas besar yang menempati posisi keempat dunia menurut Bank Sentral.

Potensi besar tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam pasokan emas yang masuk melalui jalur formal.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat kebutuhan domestik mencapai sekitar 190-200 ton per tahun.

Namun, pasokan yang masuk melalui jalur formal baru berkisar 53,5-86,2 ton setiap tahunnya.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno menyebutkan masih banyak penjualan emas ilegal.

Penguatan tata kelola diperlukan agar potensi mineral tersebut memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin menyatakan pengelolaan mineral berkaitan dengan kepentingan nasional.

Aspek yang perlu diperkuat mencakup pengelolaan pertambangan rakyat serta keterlacakan rantai pasok bijih.

Transformasi tata kelola cadangan mineral perlu dilakukan di setiap simpul utama proses bisnis pertambangan.

MIND ID mendorong formalisasi pertambangan rakyat melalui IPR yang didukung harmonisasi regulasi.

Langkah tersebut diharapkan membuat aktivitas pertambangan berjalan lebih tertib dan aman bagi masyarakat.

Pada sektor menengah, pengolahan bijih diperkuat melalui kehadiran lembaga agregator berbadan hukum.

Perusahaan penunjuk dapat berperan sebagai pembina teknis sekaligus pembeli siaga untuk memastikan standar.

Penguatan tata kelola ini diharapkan meningkatkan pasokan bahan baku ke rantai pasok formal.

Upaya terintegrasi tersebut bertujuan membangun kedaulatan ekonomi yang berkelanjutan bagi Indonesia.