Polemik mengenai ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali menyeret nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan penjelasan terkait status mantan presiden tersebut.

Megawati menegaskan bahwa partainya tidak pernah mewajibkan seseorang membawa ijazah sebagai syarat administratif menjadi kader.

Ia menyebutkan bahwa dokumen yang dibutuhkan untuk proses keanggotaan partai pada masa itu adalah Kartu Tanda Penduduk.

Partai kemudian akan mengeluarkan kartu tanda anggota partai berdasarkan dokumen identitas tersebut.

Oleh karena itu, Megawati menilai status Jokowi sebagai kader terdahulu tidak dapat dikaitkan dengan polemik dokumen pendidikan.

Di sisi lain, Joko Widodo menyatakan kesiapannya untuk hadir apabila kembali dipanggil dalam persidangan perkara ijazah.

Presiden ke-7 RI tersebut memastikan akan membawa seluruh dokumen pendidikan yang dimilikinya secara lengkap.

Ia merinci dokumen yang akan ditunjukkan meliputi ijazah tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Jokowi menyampaikan bahwa dirinya tidak merasa keberatan untuk menunjukkan dokumen pendidikan yang menjadi polemik.

Menanggapi proses hukum yang telah memasuki tahapan pokok perkara, Joko Widodo menegaskan kesiapan dirinya untuk memenuhi panggilan persidangan.

Mantan kepala negara tersebut memastikan akan membawa dan menunjukkan seluruh dokumen pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.

Dokumen-dokumen tersebut mencakup ijazah sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga jenjang strata satu.