Babak baru dalam penanganan perkara hukum terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mencuri perhatian publik.

Dokter Tifauzia Tyasumma memutuskan untuk mengambil langkah hukum berupa pengajuan permohonan praperadilan.

Langkah tersebut diambil guna menguji prosedur hukum yang dinilai tidak sesuai setelah dirinya sempat bebas.

Tifa mengaku hanya merasakan kebebasan selama tiga hari setelah perkara sebelumnya dinyatakan batal demi hukum pada 23 Juli 2026.

Ia menjelaskan bahwa statusnya sebagai terdakwa sudah gugur dan bahkan berkas perkaranya telah dikembalikan kepada pihak berwenang.

Namun, situasi damai tersebut tidak berlangsung lama karena ia segera menerima surat panggilan sidang baru.

Surat undangan untuk mengikuti persidangan tersebut datang hanya berselang tiga hari setelah perkaranya dinyatakan batal.

Kondisi inilah yang memicu keberatan keras terkait prosedur hukum yang dijalankan oleh aparat penegak hukum.

Sidang perdana permohonan praperadilan itu telah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum lama ini.

Tim hukum Tifa secara tegas menuding pihak Kejaksaan telah melakukan tindakan melawan hukum.

Penasihat hukum Tifa, Abdullah Alkatiri, meminta pengadilan untuk menyatakan proses penuntutan tersebut tidak sah.

Jaksa disebut telah melakukan penafsiran sepihak terhadap aturan kitab pidana baru untuk melimpahkan kembali berkas perkara.

Selain mempermasalahkan prosedur, pihak pemohon juga menuntut pemulihan status hukum agar kembali bersih.

Tifa meminta hakim menyatakan dirinya tidak lagi menyandang status sebagai terdakwa maupun tersangka.