Pemerintah menggunakan sistem desil sebagai indikator utama untuk menentukan sasaran berbagai program bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat.

Sistem ini melakukan pengelompokan keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan sosial serta ekonomi yang tercatat di dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.

Masyarakat secara keseluruhan dibagi ke dalam 10 kelompok desil yang menunjukkan tingkat kemampuan finansial dari yang terendah hingga paling tinggi.

Semakin kecil angka desil suatu keluarga, maka semakin rendah posisi kesejahteraan dalam pemeringkatan data resmi tersebut.

Sebaliknya, semakin besar angka desil yang tercatat, maka semakin tinggi pula posisi kesejahteraan ekonomi keluarga tersebut.

Penentuan posisi ini mempertimbangkan berbagai variabel penting seperti pekerjaan, tingkat pendidikan, kondisi tempat tinggal, daya listrik, hingga kepemilikan aset.

Perlu dicatat bahwa data desil bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu apabila kondisi sosial ekonomi keluarga mengalami pembaruan.

Pada Agustus 2026, warga dapat melakukan pengecekan desil secara mandiri melalui laman resmi Cek Bansos Kementerian Sosial secara online.

Pengecekan status tersebut dapat dilakukan dengan mudah menggunakan nomor induk kependudukan yang tertera pada kartu tanda penduduk masing-masing.

Langkah pertama adalah membuka browser melalui perangkat telepon seluler atau komputer untuk mengakses situs resmi Kementerian Sosial.

Setelah masuk ke halaman utama, masukkan 16 digit nomor induk kependudukan sesuai dengan data pada kartu identitas.

Pengguna kemudian harus memasukkan kode captcha yang muncul di layar sebelum melanjutkan proses pencarian data.

Berikutnya, klik tombol cari data agar sistem menampilkan informasi lengkap mengenai nama, kategori desil, serta status penerimaan bantuan.

Keluarga yang berada pada desil 1 hingga desil 4 dapat diusulkan sebagai penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan dan Sembako.

Sementara itu, masyarakat yang masuk dalam kategori desil 5 berpeluang diusulkan sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.

Bagi warga yang merasa hasil pengecekan tidak sesuai dengan realitas ekonomi, pembaruan data dapat diajukan melalui kelurahan setempat.

Pengajuan perubahan data juga bisa dilakukan lewat aplikasi resmi dengan menyampaikan kondisi faktual agar dihitung kembali oleh Badan Pusat Statistik.