Sejumlah kelompok masyarakat sipil di kawasan Asia Tenggara mendesak agar pemerintah dalam kerangka Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional tetap mempertahankan pengecualian mekanisme Penyelesaian Sengketa Investor-Negara.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah ancaman terhadap kepentingan publik serta menghindari hambatan serius dalam mewujudkan transisi energi yang adil.

Pernyataan bersama ini telah ditandatangani oleh lebih dari 70 organisasi masyarakat sipil untuk menolak masuknya ketentuan tersebut ke dalam Tinjauan Umum.

Seruan itu disuarakan dalam forum publik mengenai tantangan transisi energi yang berlangsung di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Agenda tersebut juga menjadi respons atas penyelenggaraan rapat Komite Gabungan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional di Manila, Filipina.

Tinjauan umum terhadap kerangka kerja perdagangan ini dijadwalkan mulai bergulir pada tahun 2027 mendatang.

Pertemuan komite gabungan bertugas merampungkan ruang lingkup tinjauan, termasuk peningkatan ketentuan fasilitasi rantai pasokan serta perdagangan hijau.

Kawasan Asia Tenggara kini menjadi incaran investasi rantai pasokan global karena cadangan bahan baku teknologi bersih yang melimpah.

Mitra eksternal utama seperti Tiongkok, Jepang, serta Korea Selatan memandang kawasan ini sebagai basis strategis.

Kerja sama perdagangan ini berpotensi memicu perluasan investasi yang berdampak pada peningkatan ekstraksi sumber daya serta privasi energi.

Peneliti dari Transnational Institute menyatakan bahwa mekanisme tersebut hanya akan memperlebar jurang ketidaksetaraan.

Perusahaan multinasional akan mendapatkan hak istimewa serta perlindungan penuh dari keuntungan proyek transisi energi.

Gugatan bernilai miliaran dolar berpotensi menghalangi kemampuan negara dalam melakukan aksi iklim dan memenuhi target komitmen.

Beban kompensasi kerugian investor dikhawatirkan dapat menggerus kapasitas fiskal serta kedaulatan sumber daya alam nasional.

Negara seperti Australia dan Filipina dinilai menghadapi risiko terbesar berdasarkan perkiraan biaya transisi energi yang dibutuhkan.

Gugatan dari sektor pertambangan dan migas dapat mengancam anggaran publik mengingat nilai putusan perkara bisa mencapai belasan persen dari produk domestik bruto.

Kondisi tersebut dinilai memperparah defisit fiskal dan mengalihkan dana terbatas yang seharusnya dipakai untuk kepentingan lingkungan.

Saat ini bab investasi belum mencakup aturan tersebut, namun diskusi lanjutan dijadwalkan berlangsung dalam kurun waktu dua tahun setelah pemberlakuan.