Jurnalis senior Hersubeno Arief mengungkapkan keterlibatan Pratikno dalam dua peristiwa politik besar di masa pemerintahan lalu.

Peristiwa tersebut mencakup putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka serta kejatuhan Airlangga Hartarto dari Partai Golkar.

Saat menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara, Pratikno disebut bertindak sebagai jembatan komunikasi antara Istana dan Mahkamah Konstitusi.

Komunikasi tersebut dinilai berjalan lancar karena Anwar Usman yang merupakan paman Gibran masih menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.

Putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 kemudian menjadi landasan hukum yang membuka jalan bagi Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden.

Sebelum putusan itu disahkan, Gibran yang berusia 36 tahun tidak memenuhi syarat minimal usia calon presiden dan wakil presiden yaitu 40 tahun.

Melalui sidang pada Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi menambahkan klausul baru yang memperbolehkan pejabat berusia di bawah 40 tahun maju pemilu.

Status Gibran sebagai Wali Kota Surakarta hasil Pilkada 2020 membuatnya otomatis memenuhi syarat administratif untuk mendaftar ke KPU.

Selain urusan Mahkamah Konstitusi, nama Pratikno juga dikaitkan dengan proses pelengseran Airlangga Hartarto dari kursi pimpinan partai.

Posisi Airlangga sebagai ketua umum kemudian digantikan oleh Bahlil Lahadalia yang dinilai sebagai proksi dari Joko Widodo.

Media Tempo melaporkan bahwa Pratikno sempat menemui Airlangga untuk meminta pengunduran diri agar terhindar dari ancaman status tersangka korupsi.

Ancaman tersebut dikaitkan dengan penanganan hukum yang sedang berjalan dalam kasus korupsi ekspor minyak goreng.