Bayang-Bayang Kasus 2026: Belajar dari 14 Guru yang "Gugur"

Kekhawatiran para guru PPPK saat ini bukanlah tanpa alasan. Evaluasi ketat ini bukan kali pertama dilakukan di Deli Serdang. Pada awal tahun 2026 lalu, publik sempat dihebohkan dengan kasus tidak diperpanjangnya 14 guru PPPK dari total 65 guru formasi tahap I (angkatan Januari 2021).
 
Kala itu, Pemkab Deli Serdang mengambil keputusan tegas untuk tidak memperpanjang kontrak ke-14 guru tersebut dengan alasan hasil evaluasi kinerja yang tidak memenuhi target serta adanya penyesuaian kompetensi yang tidak sejalan dengan kebutuhan sekolah.
 
Keputusan tegas pemerintah daerah tersebut sempat menyita perhatian publik dan memicu empati luas, mengingat sejumlah guru yang menerima surat pemberhentian tersebut dikabarkan menangis dan terpukul usai menerima keputusan yang mengubah karier dan ekonomi keluarga mereka. Kejadian ini menjadi alarm keras bagi 1.700 guru PPPK tahap II bahwa pemerintah daerah kini tidak lagi mentolerir kinerja yang stagnan atau di bawah standar.
 

Meritokrasi ASN: Menuntut Profesionalitas Pendidik

Fenomena di Deli Serdang ini mencerminkan pergeseran paradigma birokrasi di Indonesia yang kini kian mengarah pada sistem meritokrasi. Status PPPK bukanlah "jaminan seumur hidup" seperti stigma PNS di masa lalu, melainkan sebuah amanah profesional yang harus dibayar lunas dengan dedikasi dan hasil kerja yang nyata.
 
Hingga saat ini, pemerintah daerah belum dapat memprediksi berapa persen dari 1.700 guru tersebut yang akan lolos dan mendapatkan perpanjangan kontrak. Namun, satu hal yang pasti: mereka yang rajin mengisi log activity pada e-Kinerja, berinovasi di kelas, serta memiliki hubungan profesional yang baik dengan kepala sekolah dan pengawas, akan memiliki peluang paling besar untuk kembali mengajar di tahun 2027.
 
Bagi para guru PPPK di Deli Serdang, waktu tiga bulan ke depan adalah masa "krusial" untuk membuktikan bahwa mereka adalah aset tak ternilai bagi dunia pendidikan di Sumatera Utara.