Angin kencang ketidakpastian kini menyelimuti ribuan pendidik di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Sebanyak kurang lebih 1.700 guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kini harus bersiap menghadapi masa-masa krusial menjelang berakhirnya kontrak kerja mereka pada akhir 2026 hingga awal 2027 mendatang.
 
Bukan sekadar formalitas administratif, perpanjangan kontrak kali ini dipastikan tidak akan diberikan secara otomatis. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menegaskan bahwa nasib para guru ini akan sangat bergantung pada hasil evaluasi kinerja yang ketat dan terukur.
 
Lantas, bagaimana mekanisme penilaiannya dan apa pelajaran dari gelombang evaluasi sebelumnya? Berikut ulasan lengkapnya.
 

Kronologi Berakhirnya Kontrak: Dari Desember 2026 hingga Februari 2027

Masa pengabdian para guru PPPK formasi tahap II ini akan segera menyentuh batas waktu maksimal periode pertama mereka, yakni genap lima tahun. Sesuai dengan regulasi yang berlaku, perjanjian kerja PPPK memiliki durasi minimal satu tahun dan dapat diperpanjang maksimal hingga lima tahun, sebelum akhirnya harus dievaluasi ulang atau mengikuti seleksi lanjutan sesuai kebijakan pemerintah pusat dan daerah.
 
Kabid Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi BKPSDM Deli Serdang, Sugiyono, merinci jadwal berakhirnya kontrak para guru tersebut secara bertahap. Gelombang pertama akan terjadi pada akhir Desember 2026, di mana sebanyak 44 guru PPPK akan memasuki masa habis kontrak.
 
"Jumlah tersebut kemudian akan bertambah signifikan menjadi 728 orang pada akhir Januari 2027. Kemudian, disusul oleh gelombang terbesar, yakni lebih dari seribu guru lainnya yang masa kontraknya berakhir pada akhir Februari 2027," jelas Sugiyono, Selasa (11/8/2026).
 
Secara akumulatif, ada sekitar 1.700 tenaga pendidik yang nasibnya akan "digantungkan" pada rapor kinerja mereka masing-masing di hadapan Tim Penilai Kinerja Kabupaten.