Politikus PDI Perjuangan TB Hasanuddin melontarkan kritik terbuka terhadap pernyataan Panglima TNI.

Kritik tersebut disampaikan karena TNI dinilai tidak memiliki kewenangan penuh atas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menurut Hasanuddin, pembagian tugas antara institusi militer dan kepolisian sudah diatur dengan sangat jelas.

Undang-Undang Dasar 1945 telah memisahkan secara tegas fungsi pertahanan negara dan penegakan hukum di lapangan.

Ia menegaskan bahwa TNI memegang mandat utama di bidang pertahanan, sementara Polri bertugas menjaga ketertiban masyarakat.

Aturan tersebut juga diperkuat melalui undang-undang yang mengatur kedudukan masing-masing institusi negara tersebut.

Meskipun demikian, pelibatan militer dalam pengamanan wilayah tetap dimungkinkan melalui mekanisme Operasi Militer Selain Perang.

Namun, perbantuan tersebut harus diletakkan dalam kerangka membantu kepolisian dan bukan mengambil alih fungsi utama.

Koordinasi yang ketat diperlukan agar tidak memunculkan tumpang tindih kewenangan di tengah masyarakat luas.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyatakan bertanggung jawab penuh atas keamanan di seluruh wilayah.

Pernyataan itu disampaikan usai rapat di gedung parlemen menyambut rangkaian perayaan hari kemerdekaan.

Dalam keterangannya pada Rabu, 12 Agu 2026 10:08 WIB, ia mengingatkan agar keterlibatan prajurit di wilayah sipil selalu berjalan lewat mekanisme koordinasi yang matang.

Sebelumnya, Jenderal Agus Subiyanto sempat mengimbau warga agar tetap beraktivitas normal tanpa perlu cemas menghadapi berbagai kabar hoaks menjelang perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia.

Pihak militer memastikan kehadiran mereka melalui patroli berkala semata-mata bertujuan memberikan rasa tenang dan sukacita bagi masyarakat yang menyambut hari besar nasional tersebut.