Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan insentif pembebasan pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bagi kelompok masyarakat dan objek pajak tertentu.

Fasilitas pembebasan pokok tersebut dapat diperoleh melalui permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak secara daring.

Kebijakan ini mengacu pada Keputusan Gubernur Nomor 857 Tahun 2025 yang kemudian mengalami perubahan lewat Keputusan Gubernur Nomor 458 Tahun 2026.

Rincian Kriteria Penerima Insentif Pajak

Kelompok pertama mencakup pensiunan pegawai negeri sipil, TNI, Polri, beserta janda atau dudanya.

Guru dan tenaga kependidikan tetap atau penuh waktu, baik status PNS maupun non-PNS beserta pensiunannya, turut menjadi sasaran insentif.

Kategori berikutnya adalah veteran dan perintis kemerdekaan atau janda serta dudanya.

Penerima gelar pahlawan nasional serta penerima tanda kehormatan bintang dari Presiden beserta janda atau dudanya juga masuk dalam daftar.

Mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, mantan Gubernur DKI Jakarta, serta mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta atau janda dan dudanya dapat mengajukan fasilitas serupa.

Bagi enam kategori orang pribadi tersebut, pembebasan hanya diberikan untuk satu objek berupa rumah tapak, satuan rumah susun, atau tanah kosong.

Batasan luas maksimal untuk objek tersebut adalah 1.000 meter persegi.

Selain kategori orang pribadi, fasilitas ini berlaku bagi objek yang digunakan untuk kepentingan umum keagamaan non-komersial.

Objek yang dipakai untuk kegiatan pertanian dan perikanan dengan porsi lahan lebih dari 50 persen juga berhak mendapatkan pembebasan.

Pembebasan pajak turut dapat diajukan atas objek pajak yang sedang disita oleh instansi pemerintah.

Setiap permohonan yang masuk akan melalui proses verifikasi dan pemeriksaan data oleh petugas terkait.

Jangka waktu penyelesaian permohonan tersebut paling lama memakan waktu tiga bulan.